PERTANIAN JAYA, PETANI SEJAHTERA****PERTANIAN TULANG PUNGGUNG EKONOMI BANGSA

Sejarah Dinas Pertanian

Secara historis Nama atau Nomenklatur Dinas Pertanian sepanjang berdirinya senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan political will  pemerintahan saat itu. Sebelum masa reformasi Dinas Pertanian berdiri sendiri dengan nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan.  Selanjutnya pada masa reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah, nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004.  Kemudian pada tahun 2009 melalui penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2009 nomenklatur berubah menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan.  Selanjutnya melalui penetapan Perda Kabupaten Banyuwangi  Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 nomenklatur dinas berubah kembali menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan.  Berdasarkan historis berdirinya SKPD diatas, bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah tidak terlepas dari adanya regulasi tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sering mengalami perubahan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi urusan pemerintahan yang menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi atau dengan kata lain kaya fungsi dan miskin struktur. Melalui pola tersebut kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih ramping karena dilakukan penggabungan atau merger dengan beberapa dinas atau urusan. Semangat menggabungkan beberapa dinas juga dilandasi agar prinsip-prinsip koordinasi antar sektor dapat berjalan lebih efektif yang pada akhirnya terwujud adanya sinergitas atau keterpaduan program pembangunan. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mengimplementasikan dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Kehutanan.